Dukung Program Mudik Aman Keluarga Nyaman, Gubernur Pramono Ingin Arus Mudik Lebaran 2025 Berjalan Lancar
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri peluncuran Program Mudik Aman Keluarga Nyaman yang digagas oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri di Menara Bank Mega, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (14/3). Ia berharap arus mudik dan balik Lebaran tahun ini berjalan aman, nyaman, dan lancar.
“Kami memberikan dukungan sepenuhnya bagi Korlantas yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan di lapangan, termasuk Operasi Ketupat. Mudah-mudahan pelaksanaan mudik kali ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Para pemudik bisa kembali ke Jakarta dengan aman, nyaman, dan sehat,” kata Gubernur Pramono.
Ia menegaskan, persiapan menghadapi arus mudik harus dilakukan sebaik mungkin. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya mewujudkan kelancaran bagi warga Jakarta yang pulang ke kampung halaman.
“Sejak jauh hari kami telah mempersiapkan diri dalam mengantisipasi arus mudik dan arus balik ini. Kami juga sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan dan menyiapkan posko angkutan lebaran. Mudahan-mudahan posko ini dapat membantu Polri dan seluruh stakeholder yang menangani persiapan mudik tahun ini,” imbuhnya.
Gubernur Pramono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan sarana dan prasarana, seperti mendirikan posko kesehatan di beberapa lokasi untuk pemeriksaan kesehatan dan tes urine bagi pengemudi bus angkutan Lebaran, maupun pemudik dengan transportasi pribadi.
“Kami ingin memastikan para pengemudi bus angkutan lebaran betul-betul terbebas dari persoalan narkoba dan tetap sehat dalam menjalankan tugasnya. Posko kesehatan juga disediakan bagi para pemudik yang melintas Jakarta, baik itu dari Sumatera maupun dari daerah lain. Kami akan membantu agar terjaga kesehatannnya, termasuk membantu Polri melakukan uji kelayakan kendaraan,” terangnya.
Terkait pendatang baru, Gubernur Pramono menegaskan tidak akan melakukan operasi yustisi atau penertiban secara hukum bagi pendatang baru, melainkan akan menerapkan Program Penataan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
“Kami menerima siapapun masuk ke Jakarta secara manusiawi. Tidak ada operasi yustisi. Kami akan tetap menerapkan sesuai dengan Program Dinas Dukcapil, yaitu penataan administrasi kependudukan sehingga siapapun masuk ke Jakarta, silakan. Kita akan tetap memantau dokumen administrasi kependudukannya,” tuturnya.
Ia menjelaskan, program tersebut berhasil menurunkan jumlah pendatang baru di Jakarta pada tahun sebelumnya. Pada 2023, jumlah pendatang baru mencapai 25.900 jiwa kemudian mengalami penurunan pada 2024 sekitar 15.200 jiwa.
“Mudah-mudahan tahun 2025 ini jumlah pendatang baru tidak mengalami kenaikan yang berlebihan. Karena orang masih menaruh harapan bahwa Jakarta menjadi tempat untuk menggantungkan hidupnya. Apalagi, saat ini Jakarta masih jadi Ibu Kota negara, sehingga dengan kondisi ini kita harus bersiap-siap mengatasinya,” pungkasnya.
